Sejarah Daerah di Jawa Barat

[disedot di http://www.bluefame.com/index.php?showtopic=64530 oleh aageboi]

SEJARAH BOGOR

Ada beberapa pendapat atas asal-usul penamaan kota Bogor. Pendapat pertama mengatakan bahwa nama Bogor itu berasal dari salah ucap orang Sunda untuk Buitenzorg. Buitenzorg adalah nama resmi Bogor pada masa penjajahan Belanda. Pendapat kedua, nama Bogor berasal dari kata baghar atau baaqar yang berarti sapi. Alasannya, karena didalam Kebun Raya ada sebuah patung sapi. Pendapat ketiga menyatakan, nama Bogor itu dari kata Bokor yaitu sejenis bakul logam tanpa alasan yang jelas. Pendapat keempat, nama bogor itu asli karena nama bogor berarti tunggul kawung, enau atau aren. Pendapat ini ditemukan dalam pantun yang berjudul "Ngadegna Dayeuh Pajajaran" yang dituturkan Pak Cilong.

Pada masa ibukota kerajaan Pajajaran dibumihanguskan pasukan Banten, pada tahun 1579, disebutkan bahwa seluruh ibukota kerajaan dihancurkan dan penduduknya dibunuh atau diusir. Pada saat kekuasaan Mataram atas Priangan lepas ke tangan VOC di tahun 1705, serta kemerdekaan Banten berakhir pada tahun 1695 dan berada dibawah kontrol VOC, wilayah bekas ibukota Pajajaran termasuk dalam pengawasan kekuasaan VOC. Bertolak dari uraian terdahulu dapatlah dikatakan bahwa kedudukan Bogor itu pada awalnya termasuk dalam lingkup Kerajaan Pajajaran, bahkan di tempat itulah letaknya ibukota kerajaan. Setelah sekian lama hilang dari percaturan historis yang berarti kurang lebih selama satu abad sejak 1579, kota yang pernah berpenghuni 50.000 jiwa itu menggeliat kembali menunjukkan ciri-ciri kehidupan. Reruntuhan kehidupannya mulai tumbuh kembali berkat ekspedisi yang berturut-turut dilakukan oleh Scipio pada tahun 1687, Adolf Winkler tahun 1690 dan Abraham van Riebeeck tahun 1704, 1704 dan 1709.

Dalam memanfaatkan wilayah yang dikuasainya, VOC perlu mengenal suatu wilayah tersebut terlebih dahulu. Untuk meneliti wilayah dimaksud, dilakukan ekspedisi pada tahun 1687 yang dipimpin Sersan Scipio dibantu oleh Letnan Patinggi dan Letnan Tanujiwa, seorang Sunda terah Sumedang.

Dari ekspedisi tersebut serta ekspedisi lainnya, tidak ditemukannya pemukiman di bekas ibukota kerajaan, kecuali di beberapa tempat, seperti Cikeas, Citeureup, Kedung Halang dan Parung Angsana. Pada tahun 1687 juga, Tanujiwa yang mendapat perintah dari Camphuijs untuk membuka hutan Pajajaran, akhirnya berhasil mendirikan sebuah perkampungan di Parung Angsana yang kemudian diberi nama Kampung Baru. Tempat inilah yang selanjutnya menjadi cikal bakal tempat kelahiran Kabupaten Bogor yang didirikan kemudian. Kampung-kampung lain yang didirikan oleh Tanujiwa bersama anggota pasukannya adalah: Parakan Panjang, Parung Kujang, Panaragan, Bantar Jati, Sempur, Baranang Siang, Parung Banteng dan Cimahpar. Dengan adanya Kampung Baru menjadi semacam Pusat Pemerintahan bagi kampung-kampung lainnya.

Dokumen tanggal 7 November 1701 menyebut Tanujiwa sebagai Kepala Kampung Baru dan kampung-kampung lain yang terletak di sebelah hulu Ciliwung. Dengan demikian, Tanujiwa telah ditunjuk sebagai pemimpin kaum koloni di daerah itu. Atas dasar itulah, De Haan memulai daftar bupati-bupati Kampung Baru atau Buitenzorg dari tokoh Tanujiwa (1689-1705), walaupun secara resmi penggabungan distrik-distrik baru terjadi pada tahun 1745.

Pada tahun 1745 sembilan buah kampung digabungkan menjadi satu pemerintahan dibawah Kepala Kampung Baru yang diberi gelar Demang. Gabungan kesembilan kampung inilah yang disebut Regentschap Kampung Baru yang kemudian menjadi Regentschap Buitenzorg. Pada tahun 1740, sewaktu masa pemerintahan Gubernur Jenderal Baron van Imhoff, dibangunlah tempat peristirahatan, pada lokasi Istana Bogor sekarang yang diberi nama Buitenzorg. Dari waktu ke waktu, villa tersebut terus berkembang dengan pesat baik dari sisi fisik maupun fungsinya.

Pada tahun 1754, Bupati Kampung Baru, Demang Wiranata mengajukan permohonan kepada Guubernur Jenderal Jacob Mossel agar diijinkan mendirikan rumah tempat tinggal di Sukahati, terletak di Timur Cisadane dekat Cipakancilan yang lokasinya dekat empang besar. Nama Empang selanjutnya berangsur-angsur mendesak nama Sukahati, yang akhirnya pada tahun 1815 secara resmi nama daerahnya adalah Empang. Dengan dibukanya jalur hubungan kereta api Batavia-Buitenzorg pada tahun 1873, sangat mempengaruhi mobilitas sosial dan perekonomian kota.


SEJARAH TASIKMALAYA
Oleh: Ietje Marlina

Sebelum ibukota Kabupaten Sukapura berkedudukan di Tasikmalaya, kota ini merupakan sebuah afdeeling yang diperintah oleh seorang Patih Lurah (Zelfstandige Patih). Waktu itu namanya Tawang atau Galunggung. Sering juga penyebutannya disatukan menjadi Tawang-Galunggung. Tawang sama dengan "sawah" artinya tempat yang luas terbuka, dalam Bahasa Sunda berarti "palalangon".

Ada pendapat lain yang menerangkan arti Tasikmalaya, yaitu berasal darikata "tasik" dan "laya", artinya "keusik ngalayah", maksudnya banyak pasir di mana-mana, mengingatkan kejadian meletusnya Gunung Galunggung Oktober 1822, yang menyemburkan pasir panas ke arah Kota Tasikmalaya. Keterangan kedua menyebutkan bahwa Tasikmalaya berasal dari kata "Tasik" dan "Malaya". Tasik dalam bahasa Sunda berarti danau, laut dan Malaya artinya nama deretan pegunungan di Pantai Malabar India.

Menurut Buku Pangeling-ngeling 300 Tahun Ngadegna Kabupaten Sukapura dan keterangan R.Yudawikarta, bahwa Sareupeun Cibuniagung berputera Entol Wiraha yang menikah dengan Nyai Punyai Agung, seorang pewaris dari Negara Sukakerta, dan Entol Wiraha diangkat menjadi Umbul di Sukakerta. Waktu Wirawangsa, putra Entol Wiraha menjadi umbul Sukakerta, Bupati Wedana di Priangan dipegang oleh Dipati Ukur Wangsanata.

Pada tahun 1628/1629 Dipati Ukur mendapat perintah dari Sultan Agung untuk menyerang Batavia bersama-sama tentara Mataram dibawah pimpinan Tumenggung Bahurekso. Dipati Ukur membawa sembilan umbul (Pemimpin Daerah), diantaranya umbul dari Sukakerta, Wirawangsa. Penyerangan yang berakhir dengan kegagalan itu menyebabkan Dipati Ukur dikejar-kejar tentara Mataram. Menurut salah satu versi dari penangkapan Dipati Ukur, yaitu pendapat K.F. Holle; bahwa ada tiga umbul yang ikut dalam penangkapan, yaitu Umbul Sukakerta Ki Wirawangsa, Umbul Cihaurbeuti Ki Astamanggala dan Umbul Sindangkasih Ki Somahita.

Atas jasa-jasanya, ketiganya diangkat menjadi mantri agung di tempatnya masing-masing. Ki Wirawangsa diangkat menjadi Mantri Agung Sukapura dengan gelar Tumenggung Wiradadaha pada tahun 1674. R.Tg. Wiradadaha I yang berjasa dalam mendirikan Kabupaten Sukapura wafat dan dimakamkan di Pasir Baganjing. R.Tg. Wiradadaha I berputra 28 orang dan digantikan oleh putranya yang ketiga, R. Djajamanggala dengan gelar Tumenggung Wiradadaha II, serta dikenal pula sebagai Dalem Tambela yang meninggal pada tahun 1674. Sebagai penggantinya untuk menjadi bupati adalah adiknya, R. Anggadipa, putra keempat R.Tg. Wiradadaha I, karena putra Dalem Tambela yang berjumlah 8 orang belum cukup umur untuk menggantikannya.

Nama R. Anggadipa I setelah menjadi bupati diganti menjadi R.Tg. Wiradadaha III yang memerintah dari tahun 1674 hingga 1723. Pada masa itu kemajuan agama dipentingkan sekali, karena adanya anjuran dari Sjeh Abdul Muhyi di Pamijahan yang menjadi perintis Agama Islam di Kabupaten Sukapura. Dalam memegang pemerintahan, R.Tg. Wiradadaha III dibantu empat orang puteranya yang masing-masing mempunyai pembagian kerja. Adanya pembagian kerja ini membuat R.Tg. Wiradadaha III terkenal sebagai Bupati Sukapura terkaya. Selain itu memiliki putra terbanyak 62 orang, sehingga lebih dikenal dengan nama Dalem Sawidak.

Pada tahun 1900 Bupati Sukapura XII, R.T. Wirahadiningrat yang memerintah dari tahun 1875 hingga 1901 mendapat Bintang Oranye Nasau, dari pemerintah Hindia Belanda yang menjadikan namanya dikenal sebagai Dalem Bintang. Pada tahun itu pula ibukota Sukapura dipindahkan dari Manonjaya ke Tasikmalaya. Adapun yang melaksanakan perpindahan ibukota adalah penggantinya, yaitu R.Tg. Wiriaadiningrat, Bupati Sukapura XIII. Ada beberapa alasan dipindahkannya ibukota Kabupaten Sukapura ke Tasikmalaya, di antaranya karena daerah Tasikmalaya yang lebih dekat ke Galunggung termasuk daerah yang subur sehingga baik untuk penanaman nila, disamping itu daerah kota Tasikmalaya lebih luas, datar dan indah dibandingkan Manonjaya.

Pada tahun 1942, penjajahan Belanda berakhir diganti dengan pemerintahan militer Jepang. Karena adanya peraturan pengumpulan beras dari pemerintahan Jepang, pernah muncul pemberontakan para santri di pasantren Sukamanah yang dipimpin seorang ulama besar, K.H.Z. Mustofa yang dibela Bupati R.T. Wiradiputra.


SEJARAH CIANJUR

Pada masa-masa terakhir kekuasaan Mataram, di Wilayah Priangan Barat lahir sebuah Wilayah Politik baru yang bernama Padaleman Cianjur dengan pusat pemerintahan di Cikundul. Sepeningal Dalem Pertama Aria Wira Tanu atau pada masa pemerintahan Aria Wira Tanu II, Cianjur menjadi sebuah Kabupaten. Hal ini ditandai dengan adanya pengakuan VOC terhadap keberadaan Aria Wira Tanu II sebagai Regent (Bupati) Cianjur pada tahun 1691. Aria Wira Tanu II menjadi Bupati Cianjur sampai tahun 1707. Aria Wiratanu II juga dapat dikatakan sebagai Bupati Cianjur pertama yang mendapat pengakuan VOC.

Pada awal berdirinya Ibukota Kabupaten Cianjur berada di Pamoyanan dan berlangsung relatif singkat. Pada masa pemerintahan Aria Wira Tanu III yang menjabat sebagai Bupati Cianjur dari tahun 1707-1726, Ibukota Kabupaten Cianjur pindah ke kampung Cianjur. Melalui tangan Aria Wira Tanu III inilah, Kampung Cianjur mengalami penataan sampai berhasil dikembangkan menjadi sebuah nagri yang layak menyandang sebutan Ibukota Kabupaten.

Atas perannya ini Aria Wira Tanu III dikenal sebagai pendiri Kabupaten Cianjur. Keberhasilan lainnya adalah menjadikan Cianjur sebagai sentra produsen kopi di Wilayah Priangan. Atas keberhasilannya ini juga, VOC memberi hadiah dalam bentuk Wilayah Politik kepada Bupati Cianjur ini. Hal ini terjadi untuk pertama kalinya pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van Swoll, yang memerintah antara tahun 1713 sampai 1718. Daerah yang diberikan Van Swoll kepada Bupati Cianjur adalah Distrik Jampang yang terletak dibagian Timur Cianjur Selatan.

Saat itu Distrik Jampang diperkirakan telah dihuni oleh 300 Kepala Keluarga (huisgezinen). Pada masa Aria Wira Tanu IV memerintah antara tahun 1727–1761, Cianjur mengalami perluasan kembali dengan masuknya Wilayah Cibalagung serta Cikalong kedalam Wilayah Cianjur. Setelah kedatangan Daendels, Cianjur setidaknya mengalami tiga kali penataan wilayah.

Selain berupa penataan wilayah, pengaruh kehadiran Daendels di Cianjur juga dirasakan dalam bentuk pembangunan infrastruktur seperti halnya jalan raya. Pada tahun 1808, dibangun sebuah Jalan Raya Pos (Grote Postweg) yang menghubungkan ujung Barat dan ujung Timur Pulau Jawa. Dengan masuknya Cianjur sebagai wilayah yang dilalui Jalan Raya Pos ini, maka untuk Jawa bagian Barat, pembangunan jalan ini antara lain melalui Batavia-Buitenzorg-Puncak-Cianjur-Bandung-Sumedang. Disamping jalan dibangun pula jembatan, salah satu diantaranya adalah jembatan yang melintasi Sungai Cisokan. Beralihnya kekuasaan dari pemerintah Kolonial Belanda kepada Inggris pada Tahun 1811, dalam waktu relatif singkat kembali membawa pengaruh terhadap keberadaan Wilayah Cianjur.

Munculnya Cianjur sebagai sebuah Wilayah Politik memiliki keterkaitan erat dengan terjadinya perpindahan kesatuan masyarakat atau cacah keturunan Aria Wangsa Goparana dari daerah Sagaraherang ke wilayah-wilayah di sepanjang aliran sungai yang ada di Cianjur seperti Cibalagung, Cirata dan Sungai Cijagang atau Cikundul.

Sebagaimana penduduk Priangan lainnya, penduduk Cianjur memiliki latar belakang Etnis Sunda. Pada umumnya masyarakat Sunda memiliki mata pencaharian utama bertani. Ada tiga tanaman yang berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Cianjur, yaitu kapas, tarum dan kopi.

Sejak dasawarsa pertama abad ke-19, Cianjur sudah tidak hanya didiami penduduk pribumi semata tetapi juga sudah didiami penduduk golongan lain. Khususnya golongan Eropa dan Cina yang secara tidak langsung memperlihatkan posisi penting di Cianjur secara ekonomis.

Disamping Padaleman Cikundul, saat itu di Cianjur dikenal beberapa padaleman lain, seperti Padaleman Cipamingkis, Cimapag, Cikalong, Cibalagung dan Cihea. Yaitu pada saat Cianjur dipimpin oleh Raden Aria Wira Tanu Datar IV yang terkenal sebagai Bupati yang taat dalam menjalankan agama. Bupati ini juga memiliki perhatian besar terhadap perkembangan seni budaya, khususnya seni bela diri Pencak Silat.


SEJARAH GARUT

Pada tanggal 16 Pebruari 1813, Letnan Gubernur di Indonesia yang pada waktu itu dijabat oleh Raffles, telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Kabupaten Limbangan yang beribu kota di Suci. Untuk sebuah Kota Kabupaten, keberadaan Suci dinilai tidak memenuhi persyaratan sebab daerah tersebut kawasannya cukup sempit.

Berkaitan dengan hal tersebut, Bupati Limbangan Adipati Adiwijaya (1813-1831) membentuk panitia untuk mencari tempat yang cocok bagi Ibu Kota Kabupaten. Pada awalnya, panitia menemukan Cumurah, sekitar 3 Km sebelah Timur Suci. Akan tetapi di tempat tersebut air bersih sulit diperoleh, maka daerah tersebut dibatalkan. Saat ini kampung tersebut dikenal dengan nama Kampung Pidayeuheun. Selanjutnya panitia mencari lokasi ke arah Barat Suci, sekitar 5 Km dan mendapatkan tempat yang cocok untuk dijadikan Ibu Kota. Selain tanahnya subur, tempat tersebut memiliki mata air yang mengalir ke Sungai Cimanuk serta pemandangannya indah dikelilingi gunung, seperti Gunung Cikuray, Gunung Papandayan, Gunung Guntur, Gunung Galunggung, Gunung Talaga Bodas dan Gunung Karacak.

Saat ditemukan mata air berupa telaga kecil yang tertutup semak belukar berduri, Marantha seorang panitia "kakarut" atau tergores tangannya sampai berdarah. Dalam rombongan panitia, turut pula seorang Eropa yang ikut membenahi atau "ngabaladah" tempat tersebut. Begitu melihat tangan salah seorang panitia tersebut berdarah, langsung bertanya: "Mengapa berdarah?" Orang yang tergores menjawab, tangannya kakarut. Orang Eropa atau Belanda tersebut menirukan kata kakarut dengan lidah yang tidak fasih sehingga sebutannya menjadi "gagarut".

Sejak saat itu, para pekerja dalam rombongan panitia menamai tanaman berduri dengan sebutan "Ki Garut" dan telaganya dinamai "Ci Garut". Dengan ditemukannya Ci Garut, daerah sekitar itu dikenal dengan nama Garut. Cetusan nama Garut tersebut direstui oleh Bupati Kabupaten Limbangan Adipati Adiwijaya untuk dijadikan Ibu Kota Kabupaten Limbangan.

Pada tanggal 15 September 1813 dilakukan peletakkan batu pertama pembangunan sarana dan prasarana ibukota, seperti tempat tinggal dan alun-alun. Di depan pendopo, antara alun-alun dengan pendopo terdapat "Babancong" tempat Bupati beserta pejabat pemerintahan lainnya menyampaikan pidato di depan publik. Setelah tempat-tempat tadi selesai dibangun, Ibu Kota Kabupaten Limbangan pindah dari Suci ke Garut sekitar Tahun 1821.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal No: 60 tertanggal 7 Mei 1913, nama Kabupaten Limbangan diganti menjadi Kabupaten Garut dan beribu kota Garut pada tanggal 1 Juli 1913. Kota Garut pada saat itu meliputi tiga desa, yakni Desa Kota Kulon, Desa Kota Wetan, dan Desa Margawati. Kabupaten Garut meliputi Distrik-distrik Garut, Bayongbong, Cibatu, Tarogong, Leles, Balubur Limbangan, Cikajang, Bungbulang dan Pameungpeuk.
Sesudah menjadi Kabupaten Garut, pada tanggal 14 Agustus 1925, berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal, Kabupaten Garut disahkan menjadi daerah pemerintahan yang berdiri sendiri (otonom). Wewenang yang bersifat otonom berhak dijalankan Kabupaten Garut dalam beberapa hal, yakni berhubungan dengan masalah pemeliharaan jalan-jalan, jembatan-jembatan, kebersihan, dan poliklinik. Selama periode 1930-1942, Bupati yang menjabat di Kabupaten Garut adalah Adipati Moh. Musa Suria Kartalegawa. Ia diangkat menjadi Bupati Kabupaten Garut pada tahun 1929 menggantikan ayahnya Adipati Suria Karta Legawa (1915-1929).

Bupati yang menurunkan jabatannya secara langsung diantaranya Adipati Adiwijaya (1813-1831) kepada puteranya, Adipati Kusumadinata (1831-1833) dan Adipati Suria Kartalegawa (1915-1929) kepada puteranya Adipati Moh. Suria Kartalegawa (1929-1944), sedangkan bupati yang tidak langsung diantaranya Adipati Kusumadinata (1831-1833) diganti oleh menantunya , Tumenggung Jayadiningrat (1833-1871) dan Adipati Aria Wiratanudatar (1871-19150 diganti oleh keponakannya, Adipati Suria Karta Legawa (1915-1929).

Perkembangan Fisik Kota

Sampai tahun 1960-an, perkembangan fisik Kota Garut dibagi menjadi tiga periode, yakni pertama (1813-1920) berkembang secara linear. Pada masa itu di Kota Garut banyak didirikan bangunan oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk kepentingan pemerintahan, berinvestasi dalam usaha perkebunan, penggalian sumber mineral dan objek wisata. Pembangunan pemukiman penduduk, terutama disekitar alun-alun dan memanjang ke arah Timur sepanjang jalan Societeit Straat.

Periode ke dua (1920-1940), Kota Garut berkembang secara konsentris. Perubahan itu terjadi karena pada periode pertama diberikan proyek pelayanan bagi penduduk. Wajah tatakota mulai berubah dengan berdirinya beberapa fasilitas kota, seperti stasiun kereta api, kantor pos, apotek, sekolah, hotel, pertokoan (milik orang Cina, Jepang, India dan Eropa) serta pasar.

Periode ketiga (1940-1960-an), perkembangan Kota Garut cenderung mengikuti teori inti berganda. Perkembangan ini bisa dilihat pada zona-zona perdagangan, pendidikan, pemukiman dan pertumbuhan penduduk.

Keadaan Umum Kota

Pada awal abad ke-20, Kota Garut mengacu pada pola masyarakat yang heterogen sebagai akibat arus urbanisasi. Keanekaragaman masyarakat dan pertumbuhan Kota Garut erat kaitannya dengan usaha-usaha perkebunan dan objek wisata di daerah Garut.

Orang Belanda yang berjasa dalam pembangunan perkebunan dan pertanian di daerah Garut adalah K.F Holle. Untuk mengenang jasa-jasanya, pemerintah Kolonial Belanda mengabadikan nama Holle menjadi sebuah jalan di Kota Garut, yakni jalan Holle (Jl.Mandalagiri) dan membuat patung setengah dada Holle di Alun-alun Garut.

Pembukaan perkebunan-perkebunan tersebut diikuti pula dengan pembangunan hotel-hotel pada Tahun 1917. Hotel-hotel tersebut merupakan tempat menginap dan hiburan bagi para pegawai perkebunan atau wisatawan yang datang dari luar negeri. Hotel-hotel di Kota Garut , yaitu Hotel Papandayan, Hotel Villa Dolce, Hotel Belvedere, dan Hotel Van Hengel.

Di luar Kota Garut terdapat Hotel Ngamplang di Cilawu, Hotel Cisurupan di Cisurupan, Hotel Melayu di Tarogong, Hotel Bagendit di Banyuresmi, Hotel Kamojang di Samarang dan Hotel Cilauteureun di Pameungpeuk. Berita tentang Indahnya Kota Garut tersebar ke seluruh dunia, yang menjadikan Kota Garut sebagai tempat pariwisata.


SEJARAH PURWAKARTA

SEBELUM MASA PENJAJAHAN
TATA PEMERINTAHAN DAERAH PADA MASA SEBELUM PENJAJAHAN BELANDA

Keberadaan Purwakarta tidak terlepas dari sejarah perjuangan melawan pasukan VOC. Sekitar awal abad ke-17 Sultan Mataram mengirimkan pasukan tentara yang dipimpin oleh Bupati Surabaya ke Jawa Barat. Salah satu tujuannya adalah untuk menundukkan Sultan Banten. Tetapi dalam perjalanannya bentrok dengan pasukan VOC sehingga terpaksa mengundurkan diri.

Setelah itu dikirimkan kembali ekspedisi kedua dari Pasukan Mataram di bawah pimpinan Dipati Ukur serta mengalami nasib yang sama pula. Untuk menghambat perluasan wilayah kekuasaan kompeni (VOC), Sultan Mataram mengutus Penembahan Galuh (Ciamis) bernama R.A.A. Wirasuta yang bergelar Adipati Panatayuda atau Adipati Kertabumi III untuk menduduki Rangkas Sumedang (Sebelah Timur Citarum). Selain itu juga mendirikan benteng pertahanan di Tanjungpura, Adiarsa, Parakansapi dan Kuta Tandingan. Setelah mendirikan benteng tersebut Adipati Kertabumi III kemudian kembali ke Galuh dan wafat. Nama Rangkas Sumedang itu sendiri berubah menjadi Karawang karena kondisi daerahnya berawa-rawa (Sunda: "Karawaan").

Sultan Agung Mataram kemudian mengangkat putera Adipati Kertabumi III, yakni Adipati Kertabumi IV menjadi Dalem (Bupati) di Karawang, pada Tahun 1656. Adipati Kertabumi IV ini juga dikenal sebagai Panembahan Singaperbangsa atau Eyang Manggung, dengan ibu kota di Udug-udug.

Pada masa pemerintahan R. Anom Wirasuta putera Panembahan Singaperbangsa yang bergelar R.A.A. Panatayuda I antara Tahun 1679 dan 1721 ibu kota Karawang dari Udug-udug pindah ke Karawang, dengan daerah kekuasaan meliputi wilayah antara Cihoe (Cibarusah) dan Cipunagara. Pemerintahan Kabupaten Karawang berakhir sekitar tahun 1811-1816 sebagai akibat dari peralihan penguasaan Hindia-Belanda dari Pemerintahan Belanda kepada Pemerintahan Inggris.

TATA PEMERINTAHAN DAERAH PADA MASA PENJAJAHAN BELANDA

Antara tahun 1819-1826 Pemerintahan Belanda melepaskan diri dari Pemerintahan Inggris yang ditandai dengan upaya pengembalian kewenangan dari para Bupati kepada Gubernur Jendral Van der Capellen. Dengan demikian Kabupaten Karawang dihidupkan kembali sekitar tahun 1820, meliputi wilayah tanah yang terletak di sebelah Timur kali Citarum/Cibeet dan sebelah Barat kali Cipunagara. Dalam hal ini kecuali Onder Distrik Gandasoli, sekarang Kecamatan Plered pada waktu itu termasuk Kabupaten Bandung. Sebagai Bupati I Kabupaten Karawang yang dihidupkan kembali diangkat R.A.A. Surianata dari Bogor dengan gelar Dalem Santri yang kemudian memilih ibu kota Kabupaten di Wanayasa.

Pada masa pemerintahan Bupati R.A. Suriawinata atau Dalem Sholawat, pada tahun 1830 ibu kota dipindahkan dari Wanayasa ke Sindangkasih, yang kemudian diberi nama "PURWAKARTA" yang artinya Purwa: permulaan, karta: ramai/hidup. Sebelumnya nama itu telah ada dan dikenal, namun namanya ditetapkan dan kalau dihitung jatuh pada tanggal 23 Agustus 1830, atau tanggal 4 Rabiul awal 1250 Hijriah.

Pembangunan dimulai antara lain dengan pengurugan rawa-rawa untuk pembuatan Situ Buleud, Pembuatan Gedung Keresidenan, Pendopo, Mesjid Agung, Tangsi Tentara di Ceplak, termasuk membuat Solokan Gede, Sawah Lega dan Situ Kamojing. Pembangunan terus berlanjut sampai pemerintahan Bupati berikutnya.

PASCA KEMERDEKAAN
PEMBAGIAN WILAYAH PEMERINTAHAN DARI TAHUN 1945-1999

Kabupaten Karawang dengan ibu kotanya di Purwakarta berjalan sampai dengan tahun 1949. Pada tanggal 29 Januari 1949 dengan Surat Keputusan Wali Negeri Pasundan Nomor 12, Kabupaten Karawang dipecah dua yakni Karawang Bagian Timur menjadi Kabupaten Purwakarta dengan ibu kota di Subang dan Karawang Bagian Barat menjadi Kabupaten Karawang. Berdasarkan Undang-undang nomor 14 tahun 1950, tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, selanjutnya diatur penetapan Kabupaten Purwakarta, dengan ibu kota Purwakarta, yang meliputi Kewedanaan Subang, Sagalaherang, Pamanukan, Ciasem dan Purwakarta.

Pada tahun 1968, berdasarkan Undang-undang No. 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang SK Wali Negeri Pasundan dirubah dan ditetapkan Pembentukan Kabupaten Purwakarta dengan Wilayah Kewedanaan Purwakarta di tambah dengan masing-masing dua desa dari Kabupaten Karawang dan Cianjur. Sehingga pada tahun 1968 Kabupaten Purwakarta hanya memiliki 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Purwakarta, Plered, Wanayasa dan Campaka dengan jumlah desa sebanyak 70 desa. Untuk selanjutnya dilaksanakan penataan wilayah desa, kelurahan, pembentukan kemantren dan peningkatan status kemantren menjadi kecamatan yang mandiri. Maka saat itu Kabupaten Purwakarta memiliki wilayah: 183 desa, 9 kelurahan, 8 kamantren dan 11 kecamatan.

Berdasarkan perkembangan Kabupaten Purwakarta, pada tahun 1989 telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.26-672 tanggal 29 Agustus 1989 tentang lahirnya lembaga baru yang bernama Wilayah Kerja Pembantu Bupati Purwakarta Wilayah Purwakarta yang meliputi Wilayah Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Campaka, Perwakilan Kecamatan Cibungur yang pusat kedudukan Pembantu Bupati Purwakarta berada di Purwakarta. Sedangkan wilayah kerja Pembantu Bupati Wilayah Plered meliputi wilayah Kecamatan Plered, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Maniis, Kecamatan Sukatani yang pusat kedudukan Pembantu Bupati Purwakarta berada di Plered. Wilayah kerja Pembantu Bupati Wilayah Wanayasa yang meliputi Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Bojong, Perwakilan Kecamatan Kiarapedes, Perwakilan Kecamatan Margasari, dan Perwakilan Kecamatan Parakansalam yang pusat kedudukan Pembantu Bupati Purwakarta Wilayah Wanayasa berada di Wanayasa yang telah diresmikan pada tangga 31 Januari 1990 oleh Wakil Gubernur Jawa Barat.

Setelah diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta dimulainya pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Purwakarta tepatnya pada tanggal 1 Januari 2001. Serta melalui Peraturan Daerah No. 22 tahun 2001, telah terjadi restrukturisasi organisasi pemerintahan di Kabupaten Purwakarta. Jumlah Dinas menjadi 18 Dinas, 3 Badan dan 3 Kantor serta Kecamatan berjumlah 17 buah, Kelurahan 9 buah dan desa 183 buah.

wallohu'alambishowab